Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2018

SKRIPSI PENDIDIKAN PKN UPAYA GURU PKN DALAM MENGEMBANGKAN NILAI NASIONALISME MELALUI MATA PELAJARAN PKN SISWA SMPN X

Gambar
(KODE : PEND-PKN-0030 ) : SKRIPSI PENDIDIKAN PKN UPAYA GURU PKN DALAM MENGEMBANGKAN NILAI NASIONALISME MELALUI MATA PELAJARAN PKN SISWA SMPN X BAB I  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006 : 1) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara yang sama, walaupun warga masy

SKRIPSI PENDIDIKAN PKN PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Gambar
(KODE : PEND-PKN-0029 ) : SKRIPSI PENDIDIKAN PKN PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BAB I  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai implementasi dari amanat Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998, menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat secara prinsip, bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian nasional. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (public services) di daerahnya. Pada hakekatnya, otonomi merupakan pelaksanaan konsep berbagi kekuasaan (power sharing) dalam mengelola kehidupan kebangsaan dalam kerangka

UPAYA SEKOLAH DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI PLURALISME PADA SISWA SEBAGAI USAHA MEMINIMALISIR ADANYA DISKRIMINASI SOSIAL DI SMAN X

Gambar
(KODE : PEND-PKN-0028 ) : SKRIPSI PENDIDIKAN PKN UPAYA SEKOLAH DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI PLURALISME PADA SISWA SEBAGAI USAHA MEMINIMALISIR ADANYA DISKRIMINASI SOSIAL DI SMAN X BAB I  PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia merupakan kumpulan masyarakat yang multikultural dan pluralistik di dunia. Di Indonesia ada ratusan suku dan sub-suku dengan ciri khas sosio-kulturalnya masing-masing mempunyai aneka ragam bahasa suku dan sub-suku, ada banyak cara penyembahan kepada Tuhan sesuai situasi kondisi hidup dan kehidupan, bahkan terdapat berbagai macam karakteristik manusia, dan seterusnya. Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya tersebut, secara positif menggambarkan kekayaan potensi masyarakat yang bertipe pluralis, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior dari pada kelompok etnik atau ras lain (Prof